Pajak Bumi dan Bangunan

Dipungut berdasarkan ketetapan

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Objek Pajak

Objek PBB-P2

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

Pengecualian

barang milik negara atau barang milik daerah;
digunakan sematamata untuk melayani kepentingan umum;
tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala;
hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
jalur kereta api;
NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota;
dipungut PBB oleh Pemerintah Pusat.

Subjek dan Wajib Pajak

Subjek Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP

Ketentuan:

NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.
NJOP tidak kena Pajak hanya diberikan atas salah satu objek.
Dasar pengenaan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
Ketentuan mengenai besaran persentase pengenaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.